Dua Dirjen PU Mundur Terkait Dugaan Rp1 T

Temuan BPK bermula dari surat pertama yang dilayangkan pada Januari 2025, yang memuat potensi kerugian negara hampir Rp3 triliun. Angka tersebut kemudian mengalami penyesuaian setelah audit lanjutan dilakukan. Dalam surat kedua yang terbit pada Agustus 2025, nilai potensi kerugian disebutkan menurun. Hingga pada surat berikutnya, setelah proses audit berjalan lebih mendalam dan terperinci, BPK menyampaikan angka sekitar Rp1 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa hasil temuan itu harus segera ditindaklanjuti secara serius dan profesional. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk melaksanakan rekomendasi BPK, termasuk membentuk majelis adhoc serta tim kerja di tingkat satuan kerja guna mempercepat proses pengembalian potensi kerugian negara. Namun demikian, pelaksanaan langkah tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Karena progres yang berjalan lambat, Menteri Dody kemudian turun tangan secara langsung mengambil alih penanganan persoalan ini. Ia membentuk tim baru yang dipimpinnya sendiri serta mengaktifkan kembali Komite Audit internal kementerian. Untuk memperkuat aspek audit dan pendampingan hukum, tim tersebut juga melibatkan tiga personel dari Kejaksaan Agung.

Langkah tegas itu pada akhirnya mendorong dua Direktur Jenderal, yakni Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Sumber Daya Air, untuk menyatakan pengunduran diri. Menurut keterangan pejabat di lingkungan kementerian, keputusan tersebut tidak diambil secara mendadak, melainkan setelah hasil audit awal disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait.

Kini publik dan para pengamat kebijakan menantikan rincian lengkap hasil audit serta perkembangan tindak lanjut kasus tersebut. Sejumlah kalangan berharap proses pemeriksaan dan penyelidikan dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Pemerintah sendiri menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat keputusan dan hasil akhir yang berkekuatan hukum tetap.

Kementerian PU memastikan bahwa penyelesaian temuan BPK menjadi prioritas utama dalam agenda pembenahan internal. Menteri Dody menilai peristiwa ini dapat dijadikan momentum penting untuk memperkuat integritas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan kementerian, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat kembali diperbaiki dan ditingkatkan.